Perkembangan Global

Sebagaimana kita ketahui seiring perkembangan teknologi informasi secara global yang melanda seluruh aspek kehidupan dan membawa banyak sekali perubahan secara revolusioner, contoh sederhana adalah begitu maraknya pemakaian ponsel walaupun untuk sekedar bertelepon dan ber-sms ria, didunia perbankan tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ATM dan internet banking. Fenomena chatting di kalangan kaum muda yang begitu besar walaupun masih dalam taraf “ngobrol ngalor ngidul”. Di dunia bisnis pemanfaatan email dan website telah mampu meningkatkan performa dan daya saing bisnis di era globalisasi dimana kebutuhan akan komunikasi yang cepat dan ketersediaan data untuk proses pengambilan keputusan dan proses transaksi yang kompleks menuntut dunia bisnis untuk selalu meningkatkan pemanfaatan TI dalam berbagai aspek bisnis, dari sekadar menampilkan info perusahaan (web presence) sampai proses transaksi yang lebih rumit (semisal e-commerce dan e-bussiness).

Studi Kasus: Lembaga Kerjasama Regional Management Barlingmascakeb

A. PENDAHULUAN

Konsep Regional Management (RM) lahir di tengah proses transisi desentralisasi pembangunan daerah di Indonesia dan tantangan globalisasi di seluruh dunia. Sejak pemberlakuan UU No. 22/1999 terdapat kecenderungan bahwa kewenangan kepala daerah yang makin besar untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri telah memicu tumbuhnya egoisme kedaerahan berlebihan. Selain itu warisan budaya sentralistis ternyata masih kuat mengatur dalam pola pembangunan daerah, sehingga memandul kan upaya kreasi dan inovasi pembangunan. Singkatnya, meskipun kewenangannya semakin besar namun pemerintah daerah masih tetap terjebak dalam model lama yang mengedepankan kepentingan pembangunan daerahnya sendiri tanpa menghiraukan daerah-daerah tetangganya. Sementara itu tekanan globalisasi sanggup mengubah tatanan kehidupan masyarakat langsung ke pelosok desa tanpa menghiraukan batas kewenangan suatu daerah. Untuk itu diperlukan upaya regionalisasi baru dalam menata ulang pengelolaan potensi sumber daya daerah.

Belakangan ini ramai dibicarakan tentang implementasi mengenai e-government di Indonesia. Namun, salah satu hal yang seringkali luput dibicarakan adalah masalah keamanan (security) dari implementasi e-government tersebut. Ambil salah satu aspek dari keamanan yaitu masalah kerahasiaan data pribadi (privacy).

Dalam pola pembangunan nasional di Indonesia, terdapat tiga komponen pelaku strategis yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga komponen tersebut biasa disebut dengan ABG, atau Akademisi, Bisnis dan Government (Pemerintah).

1. Pendahuluan

Dengan adanya UU No.22 dan 25 Tahun 1999, kewenangan otonomi daerah, terutama dalam bidang politik dan keuangan pada prinsipnya telah memberi peluang besar bagi kemajuan dan kemakmuran daerah. Persoalannya, tinggal bagaimana daerah itu memanfaatkan dan mengimplementasikan berbagai kewenangan itu dalam tataran yang lebih konkrit sesuai dengan hakikat dan tujuan otonomi daerah. Dengan demikian, optimalisasi menjadi suatu kata kunci mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Pilihan strategis yang harus dilakukan dalam upaya mempercepat keberhasilan otonomi daerah itu adalah bagaimana meningkatan kemampuan strategis dengan mengedepankan cara-cara yang kreatif dan cerdas, termasuk dalam hal kesediaan daerah-daerah khususnya para pengambil keputusan untuk membuka diri dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan teknologi informasi untuk pemerintah daerah diarahkan mulai pada proses perencanaan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat hingga pemberdayaan potensi daerah guna pembiayaan pembangunan.

Dalam hal perencanaan dan pembangunan kota/wilayah senantiasa berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perangkat teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat diterapkan guna mengatasi masalah tersebut. Telah diakui bahwa SIG mempunyai kemampuan analisis keruangan (spatial analysis) maupun waktu (temporal analysis). Dengan kemampuan tersebut SIG dapat dimanfaatkan dalam perencanaan apapun karena pada dasarnya semua perencanaan akan terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Pada perkembangan selanjutnya SIG kini telah dapat didistribusikan secara meluas dengan memanfaatkan jaringan Internet.

Dari pengalaman redaksi eGovIndonesia.Com ketika hunting (mencari berita) ke berbagai situs e-Government, ternyata masih banyak situs e-Government yang belum menggunakan kaidah penulisan berita yang baik.

Secara makro terdapat dua type project E-Government, yaitu Top Down Projects dan Bottom Up Projects. Dari kedua tipe tersebut terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh para pengelola proyek TI berbasis E-Government.

Dari berbagai argumentasi yang saya sampaikan kepada para client, tentang mengapa sebaiknya mereka memilih solusi yang open, salah satunya (terutama client pemerintah / departemen) adalah security.

Pada solusi yang open, antara lain kita dapat melakukan source code auditing, sehingga kita dapat yakin bahwa software tersebut memang aman, dan tidak ada “titipan” dari pemerintah asing. Hal ini sulit (kalau tidak bisa disebut mustahil) dilakukan pada software tertutup / proprietary.

Egovindonesia.com ~ Komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan prima sebenarnya sudah mulai tampak dalam birokrasi di Indonesia. Keseriusan ini ditandai dengan sangat besarnya belanja Tehnologi Informasi bagi kepentingan pelayanan umum dan secara bertahap meninggalkan perangkat konvensional, walaupun secara tehnis dan administratif belum banyak terjadi sinergi lintas instansi dan integrasi database pelayanan umum, setidaknya upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan umum telah ada.

E-Government menjadi topik populer setelah dihubungkan dengan otonomi daerah. Hampir setiap daerah mencoba mengimplementasikannya dengan caranya masing-masing. Pada prinsipnya E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain, baik terhadap masyarakat, kalangan bisnis maupun sesama pemerintah, sehingga munculah istilah-istilah baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship). ~